Berita Bone – Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) sukarela di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, angkat bicara mengenai dugaan praktik pemotongan dana perjalanan dinas yang mereka alami. Mereka mengungkapkan kekecewaan karena dana yang seharusnya diterima utuh justru dipotong tanpa kejelasan.
Para nakes yang sehari-hari bertugas di puskesmas hingga fasilitas kesehatan terpencil ini menyebut, selama ini mereka telah bekerja keras melayani masyarakat dengan bayaran yang sangat minim, namun ketika mendapat kesempatan tugas luar daerah justru kembali dirugikan oleh sistem yang dianggap tidak transparan.
Baca Juga : Satlantas Polres Bone Kumpulkan 70 Kantong Darah di HUT Lantas ke-70
Honor Minim, Beban Kerja Tinggi
Para nakes sukarela ini menuturkan bahwa mereka tidak memiliki status kepegawaian tetap dan hanya mengandalkan honor yang jumlahnya jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak. Dalam kondisi tersebut, perjalanan dinas menjadi salah satu kesempatan untuk memperoleh tambahan penghasilan. Namun harapan itu pupus ketika dana yang dijanjikan tidak diterima sepenuhnya. Beberapa nakes mengaku hanya menerima sebagian kecil dari anggaran perjalanan yang seharusnya diberikan, tanpa adanya penjelasan resmi maupun bukti potongan yang transparan dari pihak pengelola anggaran.
Tuntutan Transparansi dan Audit Internal
Kasus ini membuat para nakes menuntut adanya transparansi dan audit internal terhadap pengelolaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Mereka mendesak agar pemerintah daerah turun tangan menelusuri dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas tersebut. Para nakes juga menginginkan adanya mekanisme pelaporan resmi yang dapat melindungi mereka dari potensi intimidasi atau tekanan ketika melaporkan dugaan pelanggaran. Menurut mereka, keberadaan sistem pengawasan yang ketat akan menjadi jaminan agar hak-hak tenaga kesehatan tidak lagi diabaikan.
Harapan Adanya Perlindungan dan Status Jelas
Selain menyoroti masalah pemotongan dana, para nakes sukarela ini juga berharap pemerintah daerah memperhatikan nasib mereka secara menyeluruh. Banyak di antara mereka telah mengabdi bertahun-tahun tanpa kepastian status kepegawaian, sehingga rentan menjadi korban kebijakan yang merugikan. Mereka meminta agar Pemerintah Kabupaten Bone memberikan perlindungan hukum, kepastian status kerja, serta insentif yang layak sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama ini. Dengan begitu, mereka dapat bekerja lebih tenang dan fokus dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Desakan Aksi Nyata dari Pemerintah
Kasus dugaan pemotongan dana perjalanan dinas ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah. Banyak pihak menilai sudah saatnya ada tindakan nyata untuk memperbaiki manajemen keuangan di sektor kesehatan, khususnya yang melibatkan tenaga sukarela. Tanpa langkah konkret, dikhawatirkan semangat pengabdian para nakes akan terus terkikis oleh ketidakadilan sistem. Masyarakat pun mendesak agar kejadian ini tidak hanya berhenti sebagai isu viral, melainkan diusut tuntas hingga pihak yang bertanggung jawab diberikan sanksi tegas.
