Berita Bone – Kabupaten Bone tengah dihadapkan pada situasi politik dan administratif yang memanas setelah Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, menolak menyetujui dokumen penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Penolakan tersebut disampaikan secara terbuka dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Bone pada Jumat (28/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Andi Tenri Walinonong memilih walkout atau meninggalkan sidang sebelum rapat berakhir, sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap hasil evaluasi Ranperda APBD-P 2025. Aksi tersebut langsung memunculkan kekhawatiran di kalangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone, terutama terkait potensi keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.
Pemkab Bone Khawatir Realisasi Anggaran Tertunda
Sumber dari Pemkab Bone menyebutkan, penolakan dokumen APBD Perubahan dapat berdampak serius terhadap kelancaran administrasi dan realisasi sejumlah proyek penting di sisa tahun anggaran. Tanpa pengesahan APBD-P, berbagai kegiatan yang bergantung pada alokasi anggaran tambahan atau penyesuaian berpotensi tertunda, termasuk program infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik.
“Kami khawatir pelaksanaan kegiatan daerah akan molor karena dokumen APBD-P belum disetujui. Padahal, penyesuaian anggaran ini penting agar program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar salah satu pejabat Pemkab Bone yang enggan disebutkan namanya.
Baca Juga : Tunjangan Guru-Iuran BPJS Tertunda gegara Ketua DPRD Bone Ogah Teken APBD-P
Perbedaan Pandangan antara Eksekutif dan Legislatif
Polemik ini disebut bermula dari adanya perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif terkait isi dan arah perubahan anggaran. Ketua DPRD menilai terdapat sejumlah poin dalam dokumen penyempurnaan hasil evaluasi yang belum sesuai dengan kesepakatan awal. Sementara pihak Pemkab berpendapat bahwa seluruh proses telah mengikuti mekanisme dan hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Beberapa anggota DPRD lainnya disebut tetap mendukung pengesahan APBD-P dengan alasan demi kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, tanpa tanda tangan Ketua DPRD, dokumen tersebut belum dapat diproses lebih lanjut secara administratif.
Dampak Politik dan Upaya Mediasi
Situasi ini menimbulkan dinamika politik baru di internal DPRD Bone. Sejumlah pihak menilai, sikap Ketua DPRD yang menolak menyetujui dokumen APBD-P bisa memicu ketegangan antara legislatif dan eksekutif jika tidak segera dicarikan solusi.
Pemerintah daerah berencana melakukan upaya mediasi dan komunikasi politik untuk mencari titik temu agar dokumen APBD Perubahan dapat segera disahkan. “Kami berharap semua pihak mengedepankan kepentingan masyarakat. Jangan sampai perbedaan pandangan menghambat pembangunan,” ujar pejabat Pemkab Bone.
Jika polemik ini terus berlarut, dikhawatirkan realisasi anggaran 2025 akan terganggu secara signifikan, dan sejumlah proyek vital terancam tidak selesai tepat waktu. Pemerintah pusat melalui Kemendagri juga disebut akan memantau perkembangan situasi ini, mengingat keterlambatan pengesahan APBD dapat berimplikasi pada penyerapan anggaran dan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
