Berita Bone — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone menggelar audiensi dengan Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., di Rumah Jabatan Bupati Bone, Minggu (9/11/2025).
Pertemuan ini membahas rencana pelaksanaan Sekolah Demokrasi Desa, sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik di tingkat desa.
Audiensi tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan Bawaslu Bone bersama pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone. Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban itu, kedua pihak sepakat untuk menjalin sinergi yang lebih erat dalam membangun kesadaran berdemokrasi yang sehat dan partisipatif di tengah masyarakat.
Wadah Pembelajaran Nilai Demokrasi di Tingkat Akar Rumput
Ketua Bawaslu Kabupaten Bone, Alwi, S.E., S.H., menjelaskan bahwa Sekolah Demokrasi Desa merupakan program inovatif yang diinisiasi Bawaslu Bone sebagai ruang pembelajaran terbuka bagi masyarakat desa. Melalui program ini, warga akan diajak memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak politik warga negara, serta pentingnya pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah.
“Sekolah Demokrasi Desa kami desain agar masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga pengawas aktif yang memahami esensi demokrasi. Dengan begitu, proses Pemilu akan berjalan lebih jujur, adil, dan transparan,” ujar Alwi.
Ia menambahkan, keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara Pemilu, tetapi juga oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga integritas proses politik. “Kami ingin menumbuhkan budaya demokrasi yang berakar di desa. Partisipasi warga dalam mengawasi jalannya Pemilu menjadi modal penting bagi demokrasi yang berkeadilan,” tegasnya.
Baca Juga : Pemkab Bone Serahkan Bantuan Sarana Prasarana ke Pelaku Industri Kecil Menengah
Dukungan Pemerintah Daerah
Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memberikan apresiasi atas langkah Bawaslu yang berupaya meningkatkan literasi politik di tingkat masyarakat desa. Ia menilai program tersebut sangat relevan dengan semangat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan.
“Pemerintah Kabupaten Bone tentu mendukung penuh program Sekolah Demokrasi Desa ini. Kita ingin masyarakat desa memiliki kesadaran politik yang matang, memahami hak dan kewajibannya, serta aktif menjaga kondusivitas daerah dalam setiap proses demokrasi,” ungkapnya.
Bupati juga berharap agar pelaksanaan sekolah ini melibatkan unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan agar dampaknya lebih luas. “Demokrasi harus tumbuh dari akar rumput. Dengan pendidikan politik yang baik, masyarakat kita akan lebih bijak dalam menentukan pilihan dan menjaga persatuan,” tambahnya.
Langkah Awal Membangun Demokrasi yang Inklusif
Rencananya, Sekolah Demokrasi Desa akan mulai dilaksanakan di beberapa kecamatan sebagai proyek percontohan sebelum diperluas ke seluruh wilayah Kabupaten Bone. Melalui sinergi antara Bawaslu dan Pemkab Bone, diharapkan program ini dapat menjadi model penguatan demokrasi partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan.
