Berita Bone — Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI kembali memberi perhatian besar terhadap pengembangan komoditas kakao di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Tahun depan, Bone akan mendapatkan alokasi perluasan lahan kakao seluas 1.300 hektare, meningkat signifikan dari alokasi tahun ini yang hanya 200 hektare.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI, Dr. Abd. Roni Angkat, S.TP., M.Si., menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat produktivitas dan kualitas kakao nasional. Bone dipilih sebagai salah satu daerah prioritas karena memiliki kondisi agroklimat yang cocok dan basis petani kakao yang kuat.
“Kabupaten Bone tahun ini mendapatkan alokasi 200 hektare dan akan meningkat menjadi 1.300 hektare pada tahun depan,” kata Roni Angkat dalam keterangannya.
“Untuk mendukung perluasan tersebut, pemerintah menyiapkan nursery dan kebun benih induk kakao serta kelapa,” lanjutnya.
Baca Juga : Pemkab Bone Dorong Swasembada Lewat Penanaman Padi IP300
Penyediaan Nursery dan Benih Unggul
Sebagai langkah pendukung, Kementan menyiapkan nursery (kebun pembibitan) dan kebun benih induk untuk memastikan ketersediaan bibit kakao dan kelapa berkualitas. Langkah ini dinilai penting agar perluasan lahan di Bone tidak hanya memperluas areal tanam, tetapi juga meningkatkan produktivitas per hektare.
Kementan menargetkan bibit yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan petani terhadap varietas unggul yang lebih adaptif, memiliki potensi hasil tinggi, serta tahan terhadap hama dan penyakit tanaman.
Dorong Peningkatan Produksi Kakao Sulsel
Kabupaten Bone merupakan salah satu sentra produksi kakao di Sulawesi Selatan. Dengan adanya penambahan lahan hingga enam kali lipat, pemerintah berharap produksi kakao daerah ini dapat meningkat signifikan dalam beberapa tahun mendatang.
Selain bibit, pemerintah juga menyiapkan pendampingan teknis dan pelatihan bagi petani terkait budidaya kakao modern, pemupukan berimbang, hingga praktik pengendalian organisme pengganggu tanaman.
“Pengembangan kakao tidak cukup hanya dengan memperluas lahan. Pendampingan dan teknologi budidaya harus berjalan beriringan,” tegas Roni.
Dampak Ekonomi bagi Petani
Kementan meyakini program perluasan kakao akan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi petani. Peningkatan produksi kakao diharapkan dapat memperkuat daya tawar petani, membuka peluang hilirisasi, serta mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis komoditas perkebunan.
Pemerintah Kabupaten Bone menyambut baik program tersebut dan siap mendukung pelaksanaannya melalui koordinasi lintas dinas, mulai dari tahap pendataan kelompok tani hingga persiapan lahan.
Dengan dukungan pusat dan daerah, program perluasan kakao di Bone diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung kakao nasional.
